Sebagai
putera bangsa yang dilahirkan bersamaan dengan terbitnya sang fajar maka
Soekarno pun atas nasehat sang bunda sering menyebut dirinya sebagai Putera
Sang Fajar. Pertanyaan yang ada dalam fikiran kita tentulah benarkah demikian ?
Kalau itu pertanyaannya maka saya akan menjawab benar, sekali lagi benar.
Kehidupan
Bung Karno memang seakan-akan mewakili kehidupan sang fajar. Ada saatnya fajar
belum terbit, kemudian terbit menyinari bumi dan pada akhirnya hukum alam
berbicara “Fajar harys kembali turun keperaduannya”
Tulisan
kali ini mungkin akan banyak menggambarkan detik-detik terakhir sang fajar akan
meredup untuk digantikan oleh malam.
PERISTIWA
penjemputan paksa sejumlah jenderal Angkatan Darat pada tanggal 30 September
1965 tengah malam, yang dikenal dengan nama Peristiwa Gerakan 30 September
(G30S), sampai saat ini masih menyimpan misteri.Siapa dalang di balik peristiwa
G30S itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), atau Central Intelligence Agency
(CIA), atau jangan-jangan gerakan itu hanya merupakan letupan dari konflik
intern Angkatan Darat saja? Apakah Presiden Soekarno terlibat? Ataukah Panglima
Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Mayjen)
Soeharto? Atau jangan-jangan peristiwa itu tidak ada dalangnya? Jangan-jangan
semua pihak yang terkait dalam peristiwa itu hanya bereaksi sesuai dengan perkembangan
yang terjadi dari waktu ke waktu?
Gerakan
yang mengakibatkan tewasnya enam orang jenderal dan seorang perwira Angkatan
Darat itu, memang meninggalkan banyak pertanyaan, yang masih harus dicarikan
jawabannya.
Kalaupun
ada yang pasti dari peristiwa penjemputan paksa yang berlangsung tengah malam
itu, adalah berubahnya perjalanan hidup Presiden Soekarno.
Sinar
Matahari yang menyinari Bumi pada tanggal 1 Oktober 1965 dan hari-hari
sesudahnya, tidak lagi tampak sama di mata Presiden Soekarno. Sejak pagi hari
itu, perlahan tetapi pasti Presiden Soekarno mulai surut ke belakang.
Tanggal
1 Oktober 1965 merupakan turning
point (titik balik) dalam perjalanan hidup Presiden Soekarno.
Karena peristiwa penjemputan paksa para jenderal Angkatan Darat, sehari sebelumnya,
mengawali kejatuhan Soekarno dari tampuk kekuasaannya.
Mulai
tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno bukan lagi merupakan satu-satunya
pemimpin tertinggi di Indonesia. Pada hari yang sama, Panglima Kostrad Mayjen
Soeharto mulai membangun kekuatan tandingan dengan secara sepihak mengambil
alih pimpinan Angkatan Darat dari tangan Menteri/ Panglima Angkatan Darat
Jenderal Ahmad Yani, yang belum diketahui keberadaannya.
Bukan
itu saja, Mayjen Soeharto pun mencegah Panglima Kodam V Jaya Brigadir Jenderal
(Brigjen) Umar Wirahadikusumah memenuhi panggilan Presiden Soekarno untuk
menghadap.
“Sampaikan kepada Bapak
Presiden, mohon maaf Panglima Kodam V Jaya tidak dapat menghadap. Dan, karena
saat ini Panglima Angkatan Darat tidak ada di tempat, harap semua instruksi
untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrad,”
ujar Mayjen Soeharto kepada Komisaris Besar Polisi Sumirat dan Kolonel (Mar)
Bambang Widjanarko, Ajudan Presiden Soekarno, yang menjemput Panglima Kodam V
Jaya. (Sewindu Dekat
Bung Karno, Bambang Widjanarko, PT Gramedia, 1988)
Presiden
Soekarno kelihatan kurang senang karena Panglima Kodam V Jaya tidak diizinkan
menghadap oleh Panglima Kostrad. Sebab, Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
menggariskan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Siang
hari, dalam pertemuan dengan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya
(Laksdya) Omar Dani, Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, dan
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto
Joedodihardjo, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil alih seluruh
tanggung jawab dan tugas Menteri/Panglima Angkatan Darat, serta mengangkat
Asisten Menteri/ Panglima Angkatan Darat Bidang Personel Mayjen Pranoto
Reksosamudro sebagai caretaker
Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Usai
pertemuan itu, pukul 17.00, Presiden Soekarno memerintahkan ajudannya, Kolonel
Bambang Widjanarko, memanggil Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk menghadap.
Namun,
seperti pada pagi harinya, Mayjen Soeharto kembali menegaskan bahwa untuk
sementara ia memegang kendali Angkatan Darat. Dan, ia tidak mengizinkan Mayjen
Pranoto Reksosamudro menghadap Presiden Soekarno. Dengan alasan, ia tidak ingin
Angkatan Darat kehilangan jenderalnya lagi.
Soeharto
tidak berhenti sampai di sana. Ia meminta kepada Bambang Widjanarko untuk
membujuk Presiden Soekarno agar meninggalkan Pangkalan Udara Halim
Perdanakusuma.
Namun,
pembangkangan terhadap Presiden Soekarno itu, bukanlah yang pertama kali
dilakukan oleh Panglima Kostrad Mayjen Soeharto. Sebab, di saat Presiden
Soekarno gencar berkonfrontasi dengan Malaysia, di Kostrad dibentuk Operasi
Khusus (Opsus) yang dipimpin Letnan Kolonel (Letkol) Ali Moertopo, dan dibantu
Mayor LB Moerdani, Letkol AR Ramli, dan Letkol Sugeng Djarot. Personel-personel
Opsus secara diam-diam melakukan kontak-kontak rahasia dengan pihak-pihak di
Malaysia untuk mengupayakan perdamaian antara kedua negara.
Oei
Tjoe Tat, salah seorang menteri dalam Kabinet 100 Menteri yang dipimpin Presiden
Soekarno, dalam bukunya yang berjudul Memoar
Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno, terbitan Hasta Mitra tahun
1995, menggambarkan situasi tanggal 1 Oktober 1965 dan hari-hari sesudahnya.
Oei Tjoe Tat menuturkan, …dengan
cepat iklim dan suasana politik di ibu kota bergeser 180 derajat. Menurut
pengamatan saya, sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah terlepas dari tangan
Presiden selaku penguasa Republik Indonesia. Memang padanya masih ada corong
mikrofon, tetapi inisiatif dan kontrol atas jalannya situasi sudah hilang.
PADA
tanggal 30 September 1965, Presiden Soekarno tidak tidur di Istana Merdeka.
Menjelang tengah malam, Presiden Soekarno meninggalkan Istana Merdeka menuju ke
kediaman istrinya, Ny Ratnasari Dewi, di Jalan Gatot Subroto (kini, Museum
Satria Mandala). Dalam perjalanan ke sana, Presiden Soekarno singgah di Hotel
Indonesia untuk menjemput Ny Dewi, yang tengah menghadiri resepsi yang diadakan
Kedutaan Besar Irak di Bali Room.
Keesokan
harinya, tanggal 1 Oktober 1965, pada pukul 06.30, Presiden Soekarno ke luar
rumah, memasuki mobil kepresidenan Buick Chrysler hitam dengan nomor polisi B
4747, dan bergegas ke Istana Merdeka. Pagi hari itu, Presiden Soekarno
dijadwalkan menerima Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena dan Menteri/Panglima
Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani pada acara minum kopi (koffie uurtje)
pukul 07.00.
Di
dalam mobil, Suparto, sopir pribadi Presiden, memberi tahu informasi yang
diperolehnya dari Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Komisaris Polisi
Mangil Martowidjojo, yakni bahwa pada pukul 04.00, ada penembakan di rumah
Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata
Jenderal AH Nasution dan rumah Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena, yang
letaknya bersebelahan.
Presiden
Soekarno langsung memerintahkan Suparto untuk memberhentikan mobil yang baru
bergerak beberapa meter itu. Ia langsung memanggil Mangil dan meminta
penjelasan tentang penembakan di rumah Nasution dan Leimena itu.
Kemudian
Presiden Soekarno bertanya, “Baiknya bagaimana, saya tinggal di sini dulu atau
langsung kembali ke Istana?” Mangil menjawab, “Sebaiknya Bapak tinggal di sini
dulu, karena saya masih harus menunggu laporan dari Inspektur I Jatiman (Kepala
Bagian II DKP) yang tadi saya perintahkan mengecek kebenaran berita tersebut.
Sampai sekarang, Jatiman belum melaporkan hasilnya.”
Mendengar
jawaban itu, Presiden Soekarno menghardik Mangil dengan nada keras, “Bagaimana
mungkin, kejadian pukul 04.00 pagi, sampai sekarang belum kamu ketahui dengan
jelas….”
Presiden
Soekarno kemudian menyuruh Suparto untuk berangkat. Mobil yang ditumpangi
Presiden Soekarno kemudian bergerak perlahan-lahan meninggalkan rumah Ny Dewi
menuju Istana Merdeka dengan rute Jembatan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman,
Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Medan Merdeka Utara.
Di
depan mobil Presiden Soekarno ada satu jip DKP, dan di belakangnya, mobil yang
ditumpangi Mangil. Saat iring-iringan rombongan Presiden Soekarno melintas di
atas Jembatan Dukuh Atas, menjelang Hotel Indonesia, Jatiman menghubungi Mangil
dan membenarkan terjadinya penembakan di rumah Jenderal AH Nasution dan rumah
Dr Leimena. Jatiman juga menginformasikan adanya pasukan Angkatan Darat “yang
terasa sangat mencurigakan” di sekitar Istana, termasuk di kawasan Monumen
Nasional (Monas).
Pada
saat itu, Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dan dijaga oleh pasukan Angkatan
Darat dari Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya dan Batalyon
454/Para/Diponegoro. Kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Hotel Indonesia
diharuskan membelok ke kiri.
Mangil
tidak sempat menanyakan Jatiman tentang pasukan “yang terasa sangat
mencurigakan” itu, karena iring-iringan rombongan Presiden Soekarno sudah semakin
mendekati Bundaran Air Mancur. Mangil berpikir cepat: Presiden Soekarno harus
dijauhkan dari pasukan itu. Pada saat yang bersamaan, Wakil Komandan Resimen
Tjakrabirawa Kolonel (CPM) Maulwi Saelan menghubungi Mangil lewat handy-talkie dan
meminta agar Presiden Soekarno jangan dibawa ke Istana karena banyak tentara
yang tidak dikenal. Saelan meminta agar Presiden Soekarno dibawa ke rumah
istrinya yang lain, Ny Harjati, di kawasan Slipi, di sebelah lokasi Hotel
Orchid (sekarang).
Rombongan
kemudian membelok ke kiri, memasuki Jalan Budi Kemuliaan, Tanah Abang Timur,
Jalan Jati Petamburan, dan ke arah Slipi, ke rumah Ny Harjati.
Saelan
menunggu Presiden Soekarno di rumah Ny Harjati. Begitu tiba pada pukul 07.00,
Presiden Soekarno segera masuk ke dalam rumah, diikuti Saelan. Saelan
melaporkan tentang penembakan di rumah Jenderal AH Nasution dan rumah Dr
Leimena, serta adanya pasukan tidak dikenal di sekitar Istana.
Presiden
Soekarno terkejut mendengar semua itu. Ia segera memerintahkan Saelan mengontak
semua panglima angkatan. Namun, pagi itu, jaringan telepon lumpuh sehingga
Saelan meminta sopir pribadi Presiden, Suparto, untuk menghubungi langsung.
Saelan
mendatangi Mangil di luar, dan mengupayakan untuk mencari tempat yang aman bagi
Presiden Soekarno. Mangil mengusulkan agar Presiden Soekarno dibawa ke bekas
rumah Sie Bian Ho di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang
sudah dibeli Resimen Tjakrabirawa. Usul itu disetujui oleh Saelan.
Namun,
setelah Suparto kembali pukul 08.30 dan melaporkan bahwa ia hanya berhasil
mengadakan kontak dengan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar Dani di
Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Saelan berubah pendapat. Ia
kemudian menyarankan agar Presiden Soekarno dibawa ke Halim saja.
Itu
sesuai dengan Standard
Operating Procedure (SOP) Tjakrabirawa. Bahwa jika dalam perjalanan
pengamanan Presiden terjadi sesuatu hal yang mengancam keamanan dan keselamatan
Presiden, maka secepatnya Presiden dibawa ke Markas Angkatan Bersenjata
terdekat. Alternatif lain adalah menuju ke Pangkalan Angkatan Udara Halim
Perdanakusuma karena di sana ada pesawat terbang kepresidenan C-140 Jetstar.
Atau, pelabuhan Angkatan Laut, tempat kapal kepresidenan RI Varuna berlabuh.
Atau, bisa juga ke Istana Bogor karena di sana diparkir helikopter kepresidenan
Sikorsky S-61V.
Kemungkinan-kemungkinan
itu dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Dan, Soekarno memutuskan pergi ke
Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Saelan
kemudian ke luar dan memberi tahu Mangil. Dan, agar tidak menarik perhatian,
Presiden Soekarno menggunakan mobil VW Kodok biru laut nomor polisi B 75177.
Pengawalan pun hanya dilakukan oleh anggota DKP yang mengenakan pakaian sipil.
Sekitar
pukul 09.30, rombongan Presiden Soekarno tiba di Pangkalan Angkatan Udara Halim
Perdanakusuma. Presiden disambut Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar
Dani dan Komodor Leo Wattimena.
Sekitar
pukul 10.00, Brigjen Soepardjo, pimpinan G30S, melapor kepada Presiden Soekarno
bahwa ia dan kawan-kawannya telah mengambil tindakan terhadap para perwira
tinggi Angkatan Darat. Namun, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Soepardjo
untuk menghentikan gerakannya guna menghindari pertumpahan darah. Presiden
Soekarno, pada kesempatan itu, juga menolak permintaan Soepardjo untuk
mendukung G30S.
Presiden
Soekarno kemudian memerintahkan ajudannya, Komisaris Besar Sumirat untuk
memanggil Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata,
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto
Joedodihardjo, Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, Jaksa Agung
Brigjen Soetardio, dan Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena.
PANGLIMA
Kostrad Mayjen Soeharto, pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 06.00 diberi tahu
oleh Mashuri, tetangganya di Jalan Haji Agus Salim, Menteng, bahwa pada dini
hari terdengar suara tembakan. Mashuri mencatat bahwa pagi itu, Soeharto sudah
mengenakan pakaian tempur.
Soeharto
dalam bukunya yang berjudul Soeharto,
Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya-Otobiografi seperti yang
dipaparkan kepada G Dwipayana dan Ramadhan KH, terbitan PT Lamtoro Gung Persada
tahun 1989, mengaku bahwa pada 1 Oktober 1965 pukul 00.15 ia pulang ke rumah,
setelah seharian menjaga anaknya, Tommy (Hutomo Mandala Putra), yang tersiram
sup panas, di rumah sakit.
Pada
pukul 04.30, ia didatangi oleh Hamid, juru kamera TVRI, yang baru saja menyelesaikan
syuting. Hamid bercerita bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat.
Setengah jam kemudian, datang tetangganya, Mashuri, yang juga mendengar suara
tembakan.
Pukul
05.30, datang Broto Kusmardjo yang memberi tahu berita yang mengejutkan, yakni
beberapa pati (Perwira Tinggi) Angkatan Darat telah diculik. Maka segeralah
Soeharto bersiap dengan pakaian lapangan.
Menurut
Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya Kolonel Abdul Latief, yang
dianggap sebagai salah satu tokoh penting di balik peristiwa G30S, seharusnya
Mayjen Soeharto tidak perlu terkejut. Sebab, Mayjen Soeharto sudah diberi tahu
sebelumnya tentang akan dilakukannya penjemputan paksa terhadap para jenderal
pimpinan teras Angkatan Darat.
Latief
mengungkapkan bahwa dua hari menjelang tanggal 1 Oktober 1965, ia dan keluarga
mendatangi rumah Mayjen Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Di samping
menghadiri acara kekeluargaan, Latief juga bermaksud memberitahu adanya info
bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup
d’etat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
Saat
info itu disampaikan, menurut Latief, Mayjen Soeharto mengatakan bahwa ia sudah
mengetahui info itu dari seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang
bernama Subagyo, yang datang sehari sebelumnya.
Dan,
malam menjelang terjadinya peristiwa G30S, Latief, yang datang menjenguk putra
Soeharto ke Rumah Sakit Angkatan Darat, melaporkan akan adanya gerakan pada
esok harinya untuk menggagalkan rencana coup
d’etat dari Dewan Jenderal.
Namun,
dalam perkembangan selanjutnya, Mayjen Soeharto tidak pernah menyebut-nyebut
mengenai kedatangan Latief ke rumahnya. Soeharto hanya menyebut tentang
kedatangan Latief ke rumah sakit. Akan tetapi, itu pun dalam versi yang
berbeda.
Dalam
wawancara dengan Arnold Brackman dalam buku The
Communist Collaps in Indonesia (1970), Soeharto mengatakan, Latief
datang ke rumah sakit untuk mengecek keberadaannya. Sedangkan dalam wawancara
dengan Der Spiegel
bulan Juni 1970, Soeharto mengatakan, Latief dan komplotannya datang ke rumah
sakit untuk membunuhnya, tetapi tampaknya tidak jadi karena mereka khawatir
melakukannya di tempat umum.
Dan,
dalam bukunya yang berjudul Soeharto
Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto hanya menyebut,
kira-kira pukul sepuluh malam saya sempat menyaksikan Kolonel Latief berjalan
di depan zaal
tempat Tommy dirawat.
Oei
Tjoe Tat dalam memoarnya menceritakan tentang pertemuan dan persahabatannya
dengan Subagyo, yang namanya disebut Soeharto dalam percakapan Latief di rumah
Soeharto Jalan Haji Agus Salim dua hari menjelang G30S.
Subagyo
yang ditahan bersama Oei Tjoe Tat di rumah tahanan militer (RTM) menceritakan
bahwa ia beberapa kali mendatangi Mayjen Soeharto untuk memberi tahu akan
terjadinya sesuatu yang membahayakan negara.
Sekitar
pukul 06.00, Mayjen Soeharto kemudian berangkat ke Markas Kostrad, Jalan Medan
Merdeka Timur. Di sana ia mengumpulkan anak buahnya dan melakukan
langkah-lang-kah konsolidasi. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengambil
alih kepemimpinan dalam Angkatan Darat yang kosong, karena Menteri/Panglima
Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani belum diketahui keberadaannya.
Menurut
Soeharto, sebelum ia berangkat, datang Letkol Sadjiman, atas perintah Panglima
Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, dan menginformasikan adanya pasukan
tak dikenal di sekitar Monas dan Istana.
Oleh
sebab itu, pada pukul 06.30, ia memerintahkan seorang perwira Kostrad, Kapten
Mudjono, untuk memanggil Komandan Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya Mayor
Bambang Soepeno yang menempatkan pasukannya di sekitar Monas dan Istana.
Wakil
Komandan Batalyon 530 Kapten Soekarbi, yang memimpin pasukan itu di lapangan,
bertanya, apakah ia bisa mewakili, karena Mayor Bambang Soepeno sedang ke
Istana. Perwira itu menjawab tidak bisa. Namun, pukul 07.30, perwira itu datang
lagi dan mengatakan, Kapten Soekarbi diperbolehkan menggantikan Mayor Bambang
Soepeno. Tidak lama kemudian datang pula menghadap Wakil Komandan Batalyon
454/Para/ Diponegoro Kapten Koencoro.
Kepada
Mayjen Soeharto, Soekarbi dan Koencoro melaporkan mengenai briefing Mayor
Bambang Soepeno yang menyebut tentang Ibu Kota Jakarta dan Panglima Tertinggi
ABRI dalam keadaan gawat. Serta, ada kelompok Dewan Jenderal yang akan
melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Mayjen Soeharto kemudian
mengatakan bahwa isi briefing
itu tidak benar. Dan, Mayjen Soeharto memerintahkan kedua wakil komandan
batalyon itu untuk mengambil alih pasukan dan kembali ke Kostrad.
Soekarbi,
kini Mayor (Purnawirawan), dalam wawancara yang dimuat tabloid berita Detak edisi 29
September-5 Oktober 1998, mengemukakan, kehadiran pasukannya di Jakarta adalah
untuk mengikuti peringatan HUT ke-20 ABRI tanggal 5 Oktober 1965.
Muncul
pertanyaan, mengapa dalam radiogram Panglima Kostrad Nomor 220 dan Nomor 239
tanggal 21 September 1965, yang ditandatangani oleh Mayjen Soeharto, isinya
perintah agar Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawidjaja disiapkan dalam rangka HUT
ke-20 ABRI tanggal 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan “perlengkapan tempur garis pertama”.
Apalagi kemudian, sebagian dari anggota pasukan itu dilibatkan dalam G30S.
Lepas
tengah hari, Ajudan Presiden Komisaris Besar Sumirat yang diminta untuk
memanggil Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah tiba di Markas
Kodam V Jaya di Lapangan Banteng. Namun, Brigjen Umar Wirahadikusumah tidak ada
di tempat, ia sedang berada di Markas Kostrad Jalan Medan Merdeka Timur.
Sumirat, yang didampingi Ajudan Presiden lainnya, Kolonel Bambang Widjanarko,
kemudian menyusul ke Kostrad. Di Kostrad, keduanya mendapat penjelasan dari
Panglima Kostrad Mayjen Soeharto bahwa ia melarang Panglima Kodam V Jaya untuk
menghadap, dan Soeharto juga minta keduanya memberi tahu Presiden Soekarno agar
semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui dia.
Penjelasan
yang sama diberikan sore harinya kepada Kolonel Bambang Widjanarko, saat Mayjen
Soeharto melarang Mayjen Pranoto Reksosamudro menghadap Presiden Soeharto.
Rupanya,
langkah Mayjen Soeharto tidak berhenti di sana. Kemudian ia juga mengambil alih
peranan Panglima Tertinggi ABRI dari Presiden Soekarno. Dan, secara sepihak, ia
memberlakukan keadaan darurat. Ia juga menelepon Menteri/Panglima Angkatan Laut
Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal
Soetjipto Joedodihardjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Komodor Leo
Wattimena. Dan, kepada mereka, Soeharto memberi tahu untuk sementara pimpinan
Angkatan Darat dipegang olehnya, serta meminta agar mereka tidak mengadakan
pergerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima Kostrad.
NAMUN,
langkah Mayjen Soeharto yang paling efektif adalah memonopoli media massa
sehingga ia dengan leluasa dapat membentuk opini publik (public opinion)
sesuai yang dikehendakinya. Suatu langkah yang kemudian terus dilanjutnya
selama memerintah negara ini lebih dari 31 tahun.
Soeharto
tidak hanya menguasai stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan mengambil
alih stasiun Radio Republik Indonesia (RRI)
dari tangan pasukan G30S, tetapi ia juga menguasai surat kabar. Melalui
Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah, Soeharto melarang terbit
semua surat kabar, di luar surat kabar milik Angkatan Darat. Kompas termasuk
surat kabar yang tidak diizinkan terbit. Mulai tanggal 2 Oktober-5 Oktober 1965
media cetak yang terbit hanya Harian Angkatan
Bersenjata, Berita
Yudha, kantor berita Antara,
dan Pemberitaan
Angkatan Bersenjata.
Di
mulai dengan pemberitaan RRI,
TVRI, dan
surat kabar-surat kabar Angkatan Darat, yang diikuti surat kabar-surat kabar
lain mulai tanggal 6 Oktober 1965, disebarkanlah cerita-cerita tentang
kekejaman G30S. Walaupun hasil visum
et repertum terhadap tujuh korban G30S itu menyebutkan tidak ada
penyiksaan seperti yang digambarkan dalam pemberitaan media massa,
berita-berita yang berisi cerita mendetail tentang penyiksaan itu tidak surut.
Dan,
dengan mengontrol media massa, Mayjen Soeharto dapat dengan leluasa menentukan
informasi apa yang ia ingin atau tidak ingin sampaikan kepada masyarakat.
Itu
sebabnya, pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 21.00, melalui RRI Mayjen Soeharto
mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Padahal,
saat itu, ia sudah mengetahui bahwa Presiden Soekarno telah mengambil alih
pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker.
Pada
tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil Mayjen Soeharto ke Istana
Bogor. Kepada Presiden Soekarno, Mayjen Soeharto mengatakan, pengambilalihan
pimpinan Angkatan Darat dilakukannya agar tidak terjadi kekosongan
kepemimpinan.
Kepada
Mayjen Soeharto, Presiden Soekarno memberi tahu bahwa ia mengambil alih
pimpinan Angkatan darat dan mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker.
Menanggapi pemberitahuan itu, dengan nada mengancam Soeharto mengatakan, dengan
diangkatnya Pranoto sebagai caretaker,
ia tidak lagi bertanggung jawab atas situasi keamanan saat itu. Sebagai alasan,
Soeharto mengatakan, ia tidak ingin terjadi dualisme dalam kepemimpinan
Angkatan Darat.
Mengingat
Mayjen Soeharto secara de
facto sudah “mengendalikan” pasukan, maka Presiden Soekarno
mengangkatnya menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Pangkopkamtib). Namun, walaupun Mayjen Pranoto Reksosamudro adalah caretaker
Menteri/Panglima Angkatan Darat, tetapi dalam kenyataannya Pangkopkamtib Mayjen
Soeharto-lah yang menguasai Angkatan Darat.
Bukan
itu saja, dengan wewenangnya sebagai Pangkopkamtib, Soeharto “membersihkan”
Angkatan Darat dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Bahkan, Mayjen
Pranoto Reksosamudro, pada tanggal 14 Oktober 1965, ditangkap dengan tuduhan
terlibat G30S. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak mempunyai pilihan lain
kecuali mengangkat Soeharto jadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Tetapi
Soeharto tidak berhenti. Ia terus mengganggu pemerintahan Presiden
Soekarno-meskipun ia merupakan salah seorang menteri dalam pemerintahan
itu-dengan mengarahkan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Gangguan
itu mencapai puncaknya pada tanggal 11 Mei 1966, yang ditandai dengan
pengerahan pasukan-pasukan yang tak beridentitas di balik para mahasiswa yang
mengadakan unjuk rasa.
Kehadiran
pasukan tak beridentitas itu mengakibatkan Sidang Kabinet 100 Menteri (Kabinet
Dwikora) yang diadakan di Istana Merdeka dihentikan. Sore harinya, tiga perwira
tinggi Angkatan Darat, yakni Brigjen M Jusuf, Mayjen Basuki Rachmat, dan
Brigjen Amirmachmud, menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, dan
menyampaikan pesan Letjen Soeharto bahwa kalau ia diberikan kepercayaan, maka
ia bisa mengatasi keadaan. Lahirlah Surat Perintah 11 Maret, yang lebih dikenal
lewat singkatannya, Supersemar.
Mendapatkan
Supersemar, gerakan Soeharto tak tertahankan lagi. Keesokan harinya, ia
langsung membubarkan PKI dan organisasi massanya, serta menyatakan PKI sebagai
organisasi terlarang. Tanggal 17 Maret 1966, Soeharto menahan 15 menteri
anggota Kabinet Dwikora yang diduga terlibat G30S. Ia juga membersihkan MPRS
dari orang-orang yang diduga terlibat dalam G30S, dan memasukkan orang-orang
yang mendukung. Presiden Soekarno berulang kali memprotes tindakan Soeharto,
dan menyebutnya sebagai bertindak di luar wewenangnya, tetapi Soeharto tidak
peduli.
Situasi
itu membuat ajudannya, Bambang Widjanarko menulis dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno,
“Berdasarkan Surat
Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani oleh BK sendiri itulah
jalan hidup BK berubah dan karier politiknya berakhir.”
PRESIDEN
Soekarno sesungguhnya sangat bisa jika ia ingin bertahan, dan menghadapi
rongrongan Panglima Kostrad Mayjen Soeharto terhadap kekuasaannya.
Masih
banyak rakyat yang berdiri di belakangnya, demikian juga kesatuan-kesatuan
Angkatan Bersenjata, seperti Divisi Brawijaya, Divisi Diponegoro, dan
kesatuan-kesatuan Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian.
Bahkan, Komandan Korps Komando (KKO) Mayjen Hartono secara terbuka menyatakan
siap membela Presiden Soekarno.
“Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk
bertindak. Dan instruksi itu tak kunjung… tak kunjung datang,” tulis Oei
Tjoe Tat di dalam memoarnya.
Dari
orang-orang yang dekat dengan Presiden Soekarno, diketahui bahwa ia tidak ingin
melihat perang saudara merobek-robek Negara Kesatuan Indonesia.
Oei
Tjoe Tat bercerita, “Kalau
perlu”, demikian menurut sementara orang menirukan ucapannya, “biarlah aku
lepaskan jabatan kepresidenanku daripada harus menyaksikan perang saudara yang
nantinya bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan Nekolim.”
Cerita
ini dipertegas oleh Roeslan Abdulgani, dalam tulisannya di buku Tuhan, Pergunakanlah Hati,
Pikiran dan Tanganku, Pledoi Omar Dani, terbitan PT Media Lintas
Inti Nusantara, tahun 2001. Dalam pertemuan pada awal tahun 1967 di Istana
Bogor, Presiden Soekarno mengatakan, “Cak!
Kalau saya maju selangkah lagi memenuhi tuntutan mereka, akan pecah perang
saudara. Brawijaya di Jawa Timur sudah mau mengajak saya ke sana. Saya tidak
ingin ada perang saudara. Nekolim terang-terangan akan masuk. Dan kita akan
dirobek-robek. Sekali lagi Cak, relakan saya tenggelam. Asal jangan bangsa ini
dirobek-robek oleh Nekolim dan kaki tangannya.”
Pada
tanggal 7-12 Maret 1967, berlangsung Sidang Istimewa MPRS. Sidang itu kemudian
mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/ 1967 tentang Pencabutan
Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan MPRS itu
memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno,
berlaku surut mulai 22 Februari 1967, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai
Pejabat Presiden.
Saat
menerima berita tentang Ketetapan MPRS itu, Presiden Soekarno tengah berada di
Istana Bogor.
Bambang
Widjanarko, dalam bukunya, Sewindu
Dekat Bung Karno menyebutkan, Kelihatan
benar betapa terpukul hatinya saat itu. Lama ia duduk diam tanpa berkata
sepatah pun. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, “Aku telah berusaha
memberikan segala sesuatu yang kuanggap baik bagi nusa dan bangsa Indonesia.”
Itulah
perjalanan sejarah, terkadang apa yang kita coretkan tidak harus demikian orang
membacanya. Hanya ada satu keyakinan bahwa akan tiba saatnya kita semua akan
membaca sejarah sejalan dengan apa yang dicoretkan oleh sejarah itu sendiri.
Salam Revolusi





0 komentar:
Posting Komentar